LSM Imparsial mendukung adanya evaluasi menyeluruh terhadap para perwira aktif TNI yang menempati posisi jabatan sipil.

Imparsial: Revisi UU TNI atau Tarik Perwira Aktif dari Jabatan Sipil

Komisi I DPR RI mempertanyakan pernyataan Presiden Jokowi yang berniat mengevaluasi penempatan prajurit TNI di sejumlah jabatan sipil.

Presiden Jokowi Berniat Evaluasi Penempatan TNI, Komisi I DPR Pertanyakan Maksudnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengevaluasi menyeluruh soal penempatan perwira TNI aktif dalam sejumlah jabatan sipil di Kementerian/Lembaga (K/L).

Jokowi bakal Evaluasi Perwira TNI Aktif sebagai Sipil di Kementerian/Lembaga

Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid menyindir kasus korupsi yang menyeret Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi.

Sindir Kasus Kabasarnas, Usman Hamid: Mau Jabatan Sipil, tapi Enggan Tunduk Hukum Sipil!

Mahfud: Perwira Tinggi (Pati) TNI Aktif dan Polri Boleh Jadi Pejabat Daerah

Pemangkasan Eselon III-V Bukan Isapan Jempol

Ombudsman: Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Berpotensi Maladministrasi

Jabatan Sipil